Mabes Polri Wasrik di Polda Malut

09/08/2017 – 11:53

TERNATE, Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Inspektorat Mabes Polri melakukan pemeriksaan anggaran operasional din polda Maluku Utara dan jajaran polres kabupaten/kota, Rabu (19/07). Tim Wasrik Mabes Polri sebanyak 7 orang diketuai Inspektorat Bidang Manajemen Oprasional Komisaris Besar Joko Irwanto, akan bekerja selama dua minggu ke depan. Tujuannya, melakukan pemeriksaan terkait aspek sarana prasarana, anggaran dan keuangan, operasional dan sumber daya manusia sudah memenuhi ketentuan atau belum.

“Empat aspek ini diawasi dan diperiksa. Wasrik tahap dua dilakukan inspektorat seluruh satuan kerja (satker) di Republik Indonsia, termasuk jajaran polda dan polres,” kata Kombes Joko Irwanto kepada wartawan usai rapat taklimat awal di Mapolda.

Menurut Joko, wasrik dengan harapan polri mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) demi mempertahankan penilaian opini dari BPK karena menyangkut lembaga negara harus akuntabilitas mempertanggungjawabkan keuangan. “Semua ini demi mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ada penyimpangan anggaran atau tidak, karena kita ingin wujudkan good governance atau pemerintahan bersih,” tegasnya.

Joko memastikan, dua minggu ke depan dilakukan pengawasan dan pemeriksaan menemukan penyimpangan, namun pihaknya belum bisa memastikan bentuk penyimpangan anggaran di bidang mana. “Pasti ditemukan, kemudian akan dilaporkan ke Mabes Polri agar dievaluasi dan diperbaiki,” jelasnya.

Meski demikian jika ada kendala atau kekurangan anggaran di berbagai bidang Polda Malut diupayakan penambahan tahun 2018 agar semua bidang yang menangani perkara bekerja secara baik. Ia menegaskan, semua bidang kepolisian yang menggunakan anggaran negara harus transparan dan bertanggungjawab. “Semua sarana operasional laut maupun darat diupayakan ada penambahan anggaran tahun 2018. Anggaran ini belum ditaksir berapa, namun sangat banyak. Karena itu diharapkan jajaran kepolisian menggunakan anggaran dan mempertanggungjawabkan,” pintanya. (san)      

Sumber : Seputar Malut, 21 Juli 2017