Workshop Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

26/11/2013 – 14:11

workshop LK Pemda

Ternate (25/11/2013), Dalam rangka untuk memacu dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik sehingga dapat menghasilkan opini laporan keuangan yang wajar, Perwakilan Maluku Utara menyelenggarakan workshop dengan tema Perbaikan Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Transparan Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Acara tersebut khusus diperuntukkan untuk seluruh entitas pemeriksaan di wilayah Maluku Utara yang dihadiri oleh Kepala Daerah, Kepala DPKAD dan Inspektur dari masing-masing entitas.

Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan tersebut dipandu oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Eka Zulkarnain dengan menghadirkan pembicara dari BPKP yakni Kadiono serta dari tiga orang Pembicara dari Perwakilan yakni Kasubaud Edy Witono, Ketua Tim Senior Sigit Sugiantoro dan Tri Widodo.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa BPK berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lebih tertib, transparan dan akuntabel. Untuk itu diperlukan komitmen dari kepala daerah beserta jajarannya untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan mengatasi kelemahan sistem dan prosedur serta sumber daya manusia pengelola keuangan daerah melalui penyempurnaan kebijakan akuntansi.

Selanjutnya dalam paparannya Kasubaud Edy Witono menyampaikan beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik antara lain dengan melakukan pemetaan permasalahan yang mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan serta menyamakan persepsi dan percepatan atas rencana aksi dalam rangka perbaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Perumusan dan pelaksanaan rencana aksi merupakan bentuk tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dijadikan sebagai arah dan acuan, dengan menunjuk penanggungjawab serta membuat jadwal pelaksanaan. Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh inspektur daerah.

Sedangkan pembicara dari BPKP menyampaikan materi tentang pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah menuju opini wajar tanpa pengecualian mengatakan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah diantaranya adalah tidak diketahuinya nilai aset khususnya yang berupa tanah dikarenakan tidak adanya kelengkapan administrasi (sertifikat), barang bergerak (mobil/motor) yang terjadi di lapangan bila pejabat pindah ke tempat tugas lain masih membawa mobil/motor yang secara administrasi tercatat sebagai aset pada instansi tempat asal pejabat tersebut bertugas. Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah agar barang milik daerah tersebut berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pemeliharan dan pengamanan sehingga memberi nilai aset bagi daerah. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pengamanan barang milik daerah, meliputi:

  • Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
  • Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
  • Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
  • Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.