Pleidoi, Bupati Rudy Bantah Korupsi

07/09/2018 – 08:37

Pleidoi, Bupati Rudy Bantah Korupsi

JAKARTA – Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudy Erawan menolak dianggap terbukti menerima suap dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran H. Mustary. Suap itu disebut-sebut diberikan kepada Rudy agar Amran yang kala itu merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Malut bisa dipromosikan menjadi Kepala BPJN IX Maluku dan Malut.

Dalam persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi, Rabu (5/9), Rudy berkelit soal suap itu. Ia berkilah, jika dinilai terbukti terima uang, maka hal itu tak terkait jabatannya selaku bupati. “Secara eksplisit, apa yang saya lakukan sebagai Ketua DPD PDIP Maluku Utara. Kalau pun saya terima uang dari Amran, maka enggak terkait kewenangan saya sebagai bupati,” kata Rudy saat membacakan pleidoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Rudy sebelumnya diduga pernah mengusulkan nama Amran melalui fraksi PDIP di DPR. Terkait hal itu, Rudy mengaku komunikasi dengan PDIP dilakukan cukup rutin supaya Amran bisa naik jabatan. Dalam setiap acara partai, Rudy selalu mengajukan nama Amran untuk dimasukkan dalam posisi kepala BPJN. “Komunikasi saya dengan PDIP terjadi setiap rapat, dalam acara partai, dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku Utara bukan sebagai bupati. Jelas terlihat pengajuan nama Amran melalui partai, enggak ada sedikitpun gunakan jabatan saya sebagai bupati,” papar Rudy seperti dikutip dari Kumparan.

Oleh karenanya, Rudy menganggap dakwaan jaksa hanyalah asumsi tanpa bisa dibuktikan dalam persidangan. Segala pemberian hadiah atau janji, kata dia, harus dinyatakan tidak terbukti. “Mohon Yang Mulia membebaskan saya dari segala dakwaan dan pulihkan nama baik saya. Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,” tutur Rudy.

Di kasusnya, Rudy dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa menilai Rudi terbukti menerima suap Rp 6,3 miliar dari Amran.

Rudy juga dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahu setelah menjalankan pidana pokok. Rudy dinilai melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(kum/kai)

 

Sumber Berita:

Malut Post, Pledoi, Bupati Rudy Bantah Korupsi, Kamis 6 September 2018

Nasional.kompas.com, Bupati Halmahera Timur Bantah Terima Suap Meski diakui oleh Para Saksi , Rabu 15 Agustus 2018

 

Catatan Berita:

Pledoi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dikenal dengan istilah pembelaan.

Tuntutan pidana dan pembelaan dirangkai dalam satu pembahasan untuk memudahkan melihat kaitan antara kedua proses itu dalam pemeriksaan perkara. Tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum pada hakikatnya merupakan “dialogis jawab-menjawab terakhir” dalam proses pemeriksaan.

Pengaturan mengenai tuntutan pidana dan pembelaan terdapat dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

 

  1. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
  2. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
  3. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

 

Terhadap tuntutan pidana (rekuisitor) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapat kesempatan mengajukan pembelaan. Atas pembelaan itu penuntut umum berhak pula mendapat kesempatan mengajukan jawaban atau replik. Dan atas replik ini terdakwa atau penasihat hukum berhak untuk mendapat kesempatan untuk mengajukan duplik atau jawaban kedua kali (rejoinder). (Yahya Harahap:2010)