Enam Puskesmas Terakreditasi Tahun ini

21/04/2018 – 11:27

MABA – Sebanyak 6 Puskesmas yang ada di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang bakal diakreditasi hingga kini masih dalam tahapan persiapan hingga Agustus 2018. ini diakui Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Haltim dr. Vita Sangadji Rabu (28/3/2018).

Dikatakan, dari 16 Puskesmas hanya enam Puskesmas yang rencana bakal diakreditasi yaitu Puskesmas Kota Maba, Puskesmas Subaim, Puskesmas Buli, Puskesmas Wayamli pesisir, Puskesmas Lolobata,dan Nusa Jaya.

“Jadi tahapan pendampingannya mulai dari kesiapan dokumen, SDM,”dan sampe skarang masih tetap jalan,” beber Vita, Rabu. Lanjut dia, dalam tahapan tersebut diantarannya sosialisasi, penggalangan Komitmen, di tingkat lintas sektor dan Masyarakat, bahkan lebih lanjut kata dia tim pendamping akreditasi sudah melakukan Workshop akreditasi. “Tinggal puskesmas Kota maba dan Buli yang belum,” lanjutnya.

Kepada media ini Vita juga mengaku jika tim pendamping saat ini telah melakukan asesmen asesmen di ke-enam Puskesmas yang bakal diakreditasi. “Saat ini tim berada di Subaim,” akunya. Usai ke-enam Puskesmas tersebut dr. Vita juga bakal berupaya untuk kesepuluh puskesmas yang belum diakreditasi. “Setelah ini ya kita akan upayakan untuk puskesmas yang lain,” ujar Vita menutup.

Rep/Red : (All)

 

Sumber Berita:

MALUT POST, Enam Puskesmas Terakreditasi Tahun ini, Jumat, 20 April 2018.

i-malut.com, Tahapan Akreditasi Puskesmas Hingga Agustus Mendatang, Rabu, 28 Maret 2018.

 

Catatan:

  • Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan.
  • Dasar Hukum Akreditasi Puskesmas
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan non diskriminatif.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu.
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
  • Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012:

Pembagian sub sistem upaya kesehatan:

  1. Upaya kesehatan
  2. Fasyankes
  3. Sumber Daya upaya Kesehatan
  4. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan:

  1. Pelayanan kesehatan harus diberikan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat.
  2. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan dilakukan secara berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat.
  • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013:

Pasal 42:

  1. Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
  2. Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta.
  3. Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan BPJS.

Pasal 43:

Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggungjawab untuk:

  1. Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
  2. Pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kesehatan;
  3. Perhitungan standar tarif; dan
  4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan;