Kilas Berita

Berita Utama

[+]
IMG_5667

Antusiasme Pegawai BPK Dalam Mengikuti HUT BPK RI ke-70

13/01/2017 – 09:42

  Ternate, 06 Januari 2017, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengadakan acara HUT BPK RI ke 70. Dalam acara tersebut diadakan beberapa lomba untuk memeriahkan di antaranya adalah sepak bola antarinstansi, bulutangkis, domino, tenis meja, dan lipsync battle. Agmalun Hasugian (Ketua HUT BPK ke 70) dalam sambutannya, “Acara kali ini berlangsung meriah dikarenakan banyak partisipan […]


Berita Lainnya

[+]
  • 10 Jun BPK Menyerahkan LHP LKPD Provinsi Maluku Utara TA 2015

    penyerahan-lhp-lkpd-provinsi-malut-ta-2015

    Sofifi (03/06/2016), BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015. Penyerahan LHP tersebut dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara (TORTAMA KN) VI yaitu Sjafrudin Mosii kepada Ketua DPRD Alien Mus dan Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Acara ini dikemas dalam rapat […]

  • 17 Mar KASUS BANDARA MASIH TERKENDALA HASIL AUDIT BPK

    Weda, proses penanganan dugaan kasus korupsi pekerjaan Bandara Weda oleh Polres Kabupaten Halmahera Tengah 2011 lalu, masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara. Hal ini menyebabkan lambatnya penanganan dugaan kasus korupsi pekerjaan Bandara Weda yang diduga melibatkan kontraktor proyek tersebut. “Kasus ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian […]

  • 07 Aug Temuan Piutang Pajak Hampir 3,3 Miliar
  • 07 Aug DPD Minta Tindaklanjuti Temuan Bpk
  • 07 Aug Targetkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Tahukah Anda?

[+]

    Temuan Piutang Pajak Hampir 3,3 Miliar


    Pemeriksaan sistem pengendalian internal[i] oleh BPK Perwakilan Maluku Utara menemukan, piutang pajak Pemerintah Kota Ternate pada semester II tahun 2013 berkisar Rp 3,3 M atau tepatnya Rp 3.297.382.225 tidak didukung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah[ii]. Hal ini disebabkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DPD) lalai melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan pajak dan penerbitan SKP (Surat Ketetapan […]